Legitimasi Perubahan Konstitusi - Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945

Wapres: Pendamping atau Pesaing? Pernanan wakil Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik - Dalam Sudut Pandang KUH Perdata

Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional

Indonesian Journal on Geoscience, Vol.1 No. 3,desember 2014

Simfoni Tanpa Henti: Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia

Indonesian Journal of Geography: The spacial effect of fiscal decentralisation on regional disparaties: the case from Indonesia; Constraints to urban planning and management of secondary towns in Uganda; The influence of fishing assets and migration time to catch squid fisheries on seasons variability; The analysis of communication climate and organizational culture for increasing the performance of regional development planning; Livelihood strategies and the welfare of transmigrants; Urban socio-economic variables and intra-urban trips in Ogun State, Nigeria; Urban risk assesment of lahar flows in merapi volcano (study case: Muntilan urban area, Central Java); Residential area and income inequality in sub urban Indonesia; Estimation of carbon stock changes in above groung woody biomas due to volcano pyroclastic flow and pyroclastic surge; Land use planning of paddy field using geographic information system and lang evaluation in West Lombok, Indonesia

Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik

Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia : Peraturan, Pendaftaran, dan Penyelenggaraan, Tanda dan Bukti Pendaftaran, Asas dan Obyek, Sistem Publikasi, Fungsi Akta Jual Beli, Masalah Sertifikat Tanah

Program Redistribusi Tanah di Indonesia (Suatu Sarana ke arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikkan Tanah)

Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke-21

Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria

Peraturan Agraria - 1979-1980

Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan - Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)

Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia

Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia)

Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan