Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria Jilid 2

Qua Vadis Tatanan Hukum Indonesia

JURNAL PERTANAHAN; ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGADAAN TANAH DI INDONESIA STUDI KASUS : PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO

VIRAL POLISI DI MEDIA SOSIAL ANTARA FAKTA DAN KONTROL SOSIAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDUANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum(Pertanahan)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 "Undang-Undang GURU DAN DOSEN"

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Penjelasannya

Undang-Undangh Rep[ublik Indonesia Nomor; 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris

Undang-Undang Bapan Pertanahan Nasional BPN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia

Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke tujuh

Hukum Acara Perdata Indonesia

HUKUM AGRARIA INDONESIA Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya (Jilid 1) Hukum Tanah Nasional

Diplomasi Publik Meretas Jalan Bagi Harmoni Dalam Hubungan Antarnegara

Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decision) Jilid 3