UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 (K3) BACKLOG PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)

PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PADA BEKAS TANAH PERDIKAN (STUDI DI DESA PANUSUPAN, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PURBALINGGA)

EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN SUNGAI CILIWUNG (Studi Di Desa Leuwimalang Dan Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI UNTUK TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH KALURAHAN (Studi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

EVALUASI ATAS INVENTARISASI DAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA

PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN PTSL DI DESA PATUTREJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO

PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA (TCUN) YANG BERASAL DARI TANAH TELANTAR PT. WANAPOTENSI GUNA OLEH BANK TANAH (Studi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PASAR APARTEMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PROBLEMATIKA BIDANG-BIDANG TANAH K4.2 MENURUT JUKNIS PTSL TERINTEGRASI TAHUN 2023 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA

KESESUAIAN PENERAPAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KAWASAN TOD DUKUH ATAS, JAKARTA

DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA

PROBLEMATIKA TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MASYARAKAT (STUDI DI KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL) DAN KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN)

PERMASALAHAN PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI ALAS HAK (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)

PROSPEK PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENGOPTIMALKAN KEAMANAN DOKUMEN PERTANAHAN ELEKTRONIK

FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KALURAHAN LENGKAP DI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT)

PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

KOLABORASI LINTAS SEKTOR PADA KEGIATAN PENATAAN AKSES UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)