Pisah Sambut Menkum & Ham

Pasal 15.2F yang Terlupakan Ternyata! Lanjutan Nomor 7.91.VIII

Dua Notaris Depok Diberhentikan MPN Peradilan Profesi Bukan Peradilan Umum Nomor 2.74.VII

Kode Etik MPN Itu Perlu Mencari Nomor 1 di ini Nomor 5.101.IX

Jabatan Kakantah Nomor 11.95.VIII

Akta dan Uang Nomor 10.82.VII Komentar Tentang PP No.13/2010

Implikasi Kep. MK Nomor 2.122.XI

Maatshap Dalam Hitungan 6.78.VII Juragan Baru di Depkumham

Menghitung "Ancaman" itu No.5.77.VII KPA,MELIHAT MASALAH PERTANAHAN

Kembalikan Pengawasan Notaris ke Pengadilan Dari Mata dan Telinga Tentang Blangko Nomor 9.81.VII

Profesi Notaris Buka Kunci dengan Banyak Ujian Kode Etik Nomor 3.75.VII

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN PERMODALAN BAGI PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (Studi di Kawasan Perkotaan Selogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

FAKTOR - FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PRONA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (EVALUASI PELAKSANAAN PRONA TAHUN 2006/2007)

Pembinaan Perkotaan di Indonesia Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan

Minat Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Terhadap Pesertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jateng)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NILAI SOSIOHISTORIS TANAH SULTAN GROND DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Adaptasi Masyarakat kota Salatiga Prop.Jawa Tengah Terhadap dinamika pertanahan