FUNGSI PEMBATASAN LUAS MAKSIMUM DAN MINIMUM TANAH PERTANIAN SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KAB. DATI II SLEMAN PROP. D.I.YOGYAKARTA.

SUATU KAJIAN TENTANG SIMULASI SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN INFORMASI PERTANAHAN DI KAB. KULON PROGO PROPINSI D.I.YOGYAKARTA.

DAMPAK PEMBANGUNAN WILAYAH INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT TANI DI KEC.BEJI KAB. PASURUAN PROP. JAWA TIMUR

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

PEMANFAATAN TANDA BATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH DI DESA CILIMUS KAB. DATI II KUNINGAN

PENGARUH SURAT EDARAN MNA NO.500-4039 TERHADAP PELAKSANAAN PENGAKUAN/ PENEGASAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Riau Menatap Masa Depan

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI PROP. KALIMANTAN TIMUR

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

Sistem-Sistem Ekonomi

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM PERTANAHAN TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA JATIMULYO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.

ANALISIS PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP POLA PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN PALU TIMUR KOTAMADYA DATI II PALU.

Nefertari Sang Ratu Heretik

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI KERTAS PT SURYA ZIG ZAG TERHADAP PENDAPATAN PETANI BEKAS PEMILIK TANAH DI DESA NGEBRAK KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI JAWA TIMUR.

HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KOTAMADYA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR.

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Pembahasan Hukum - Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia

PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.