Kajian Penganaan BPHTB Terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak Serta Implikasinya di Kabupaten Kudus Prop.Jawa Tengah

Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun ? = Pengembangan Hunian Vertical Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun? = Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimiwaan DIY = Problem Lahan Kota & Implikasinya ( Kasus Kota Yogyakarta)= Arah Kebijakan Fasum & Fasos Perumahan DIY.

Vertical Housing di Daerah Istimewa Yogyakarta: Apartemen atau Rumah Susun?; Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimewaan DIY; Problem Lahan Kota Dan Implikasinya (Kasus Kota Yogyakarta); Arah Kebijakan Fasum dan Fasos Perumahan di DIY

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH EKS TRANSMIGRASI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PERALIHAN HAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua)

IMPLIKASI KKP WEB TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur)

Analisis Regresi Terapan Edisi Kedua

Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan

Tahap-Tahap Perkembangan Moral

WAWASAN NUSANTARA (dalam implementasi dan implikasi hukumnya) BUKU II

Sosiologi Lingkungan

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

Buka Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

PENGUASAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI MARTAPURA OLEH MASYARAKAT DAN IMPLIKASINYATERHADAP RENCANA TATA RUANG KOTA BANJARMASIN Dl KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Implikasi Penghapusan Verivikasi BPHTB Terhadap Pelayananan Pertanahan (Studi di kantor pertanahan kota padang).