
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
![]() | EVALUASI IMPLEMENTASI ALIH MEDIA SERTIFIKAT ANALOG KE SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Alih Media,Kantor Pertanah,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan |
![]() | TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kepuasan masyarakat,pendaftaran tanah elektronik,pelayanan publik kantor pertanahan,indeks kepuasa |
![]() | PROBLEMATIKA KUALITAS DATA DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Data,Alih Media,Efektivitas |
![]() | PERBANDINGAN EFISIENSI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DAN SERTIPIKAT ANALOG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - ertipikat elektronik,sertipikat analog,pelayanan pertanahan,digitalisasi |
![]() | ANALISIS PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA SERTIPIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanah,Analisis Pelaksanaan |
![]() | KAJIAN KEBIJAKAN: IMPLEMENTASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PUBLIK KEMUDAHAN BERUSAHA. - 2024 - Pelayanan Publik,Pemanfaatan Ruang |
![]() | KAJIAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN: IMPLEMENTASI LAYANAN PERTANAHAN PRIORITAS - 2024 - Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan |
![]() | PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN Yayasan Galang - 1999 |
![]() | PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Yayasan Galang - 1999 - hak asasi wanita |
![]() | BERAKHIR DI TEMON PERDEBATAN PANJANG PENGADAAN TANAH UNTUK (NEW) YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) - STPN Press - 2020 - Pengadaan Tanah,YIA |
![]() | JURNAL PERTANAHAN URGENSI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI MEDIASI ELEKTRONIK DALAM ERA DISRUPSI Volume 13. Nomor 1 juli 2023 - Pusat Pengembangan dan Standarisasi kebijakan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Kementerian Agraria - 2023 - Transformasi Digital,mediasi,elektronik,kasus,pertanahan |
![]() | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Pendaftaran Tanah Waris,Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 |
![]() | Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat - Pustaka Pelajar - 2003 - Sosial |
![]() | IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Tata Guna Tanah |
![]() | SISTEM HUKUM INDONESIA PRINSIP-PRINSIP & IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2017 - Ilmu Hukum Indonesia |
![]() | HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH MENGURAI PROBLEMATIKA PEMEKARAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA - Pustaka Pelajar - 2021 - Problematika Implementasi Pemerintahan daerah |
![]() | Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma - Pustaka Pelajar - 2010 - Pembangunan |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR
(Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Bangunan,Pelaksanaan |
![]() | KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG CENTRAL BUSINESS DISTRICT TELUK KENDARI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kesesuaian dan ketidaksesuaian,RDTR,kemudahan be |