Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945

Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Persepsi Aktor Lokal Dalam kebijakan Pertanahan (Studi pada Implementasi kebijakan Reformasi Agraria di Kecamatan Cipari Cilacap)demarjinalisasi Petani Oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Wonogiri Prop.Jawa Tengah)

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Implementasi Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh PPAT.

IMPLEMENTASI KETENTUAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMEGANG HAK GUNA USAHA PT. GEGER HALANG Dl KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK PAKAI KEPADA WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

ANALISIS STRATEGI PEMANFAATAN PRIVATE CLOUD UNTUK EFISIENSI PROGRAM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Implementasi Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menunjang Tertib Administrasi Pertanahan.

Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 - H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.

Perpajakan Indonesia suatu pengantar

Sosiologi Pendidikan