Pemerintah Daerah Memahami Konsep Implementasi dan Tantangan Otonomi Khusus Papua

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah)

�IMPLEMENTASI PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL� (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus)

IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENENTUAN BESARNYA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Pembangunan Waduk Gondang Di Kabupaten Karanganyar)

Golkar Transformer

Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan kewarganegaraan

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

Aplikasi Turbo Basic Pada Pengolahan File

Kajian Urbanisasi dan perubahan penggunaan Tanah di Kecamatan Bumiaji Prop.Jawa Timur = Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Klaten = Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah) Eksitensi Lembaga Konsinyasi pada Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Pembangunan jalan Tol Semarang-Solo (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang).

Media Informasi: Membangun Knowledge Base Untuk UGM : Implementasi Peran Pustakawan Dlm Proses Knowledge Sharing :

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

IMPLEMENTASI CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah)

Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia

Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya

BHUMU: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - Akulturasi masyarakat jawa dan banjar dalam penguaaan tanah (studi si kabupaten banjar privinsi kalimantan selatan) - efektivitas implementasi izin pemanfaatan tanah sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan banyunogo kecamatan Gamping Kabupaten Sleman - Efektivitas penyuluhan pertanahan dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk kepemilikan sertipikat tanah di kecamatan kota kefamenanu kabupaten timor tengah utara provinsi Nusa Tenggara Timur - Pelaksanaan sistem informasi manajemen pertanahan nasional di kantor pertanahan Jakarta Pusat - Pola Kemitraan dalam Proyek Administrasi Pertanahan di Kota Tangerang

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,KABUPATEN WONOGIRI

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SIMPONI) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA