PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERDAFTAR PADA PROGRAM GEOKKP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (Action Research)

PELAKSANAAN PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

PEMANFAATAN APLIKASI 7WAYS DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA FISIK BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KABUPATEN ALOR (Studi Kasus di Pulau Kepa Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut)

PEMANFAATAN METODE KOMBINASI GNSS CORS DAN TERRESTRIS DALAM REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAH

Jurnal Bhumi Volume 1,No. 1 Mei 2015: Manusia dan Tanah:kehilangan dan kopensasi dalam kasus lapindo= Analisis kritis substansi dan implementasi undang-undang no.13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dalam bidang pertanahan= Memahami Reorganisasi ruang melalui perspektif politik Agraria= Masa depan anak muda pertanian di tengah liberalisasi pertanahan= Peta P4T hasil pemetaan partisipatif sebagai instrumen identifikasi tanah= Pentingnya Peta Desa.

Proseding Seminar Nasional: 8-9 Juni 2011, Sahid Raya Hotel Yogyakarta, Implementasi Perkaban Nomor 1,2,&3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan

Azas-Azas Management

Change!Tak peduli berapa jauh jalan salah yang anda jalani, putar arah sekarang juga ( Manajemen Perubahan dan Manajemen Harapan )

Membangun Visi Bersama - Aspek-Aspek Penting dalam Reformasi Pendidikan

Simplicity dan Success Kesederhanaan dan Kesuksesan: Menciptakan Hidup yang Anda Dambakan

Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance

WAWASAN NUSANTARA (dalam implementasi dan implikasi hukumnya) BUKU II

Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

Responsivitas Kebijakan Publik

Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945