PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: iman
KATA KUNCI: iman
 | PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP (PTKL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Kota Lengkap,PTKL,Kota Tangerang,Validasi Data,Kepastian Hukum |
| EVALUASI APLIKASI SENTUH TANAHKU BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tingkat Kepuasan,Sentuh Tanahku,Evaluasi |
| ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN EXIT TOL NAGRAK TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH DI DESA NAGRAK KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan Penggunaan Tanah,Nilai Tanah,Jalan Tol,Exit Tol Nagrak |
| REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PETANI (STUDI DI DESA TALANG BELIDO DAN DESA MEKAR JAYA, KECAMATAN SUNGAI GELAM, KABUPATEN MUARO JAMBI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redntribusi Tanah,Eks HGU,Kepemilikan Tanah,Kepastian Hakunt |
| PERKEMBANGAN PASAR TANAH DAN SEBARANNYA DI KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - infrastruktur,pemukiman,transaksi tanah,spasial |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Pemberdayaan Masy,Potensi Lokal,Budi Daya Ikan Lele |
| TATA KELOLA PENGADUAN PERTANAHAN DI KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tata Kelola Pengaduan,Pertanahan,Kantor Staf Presiden |
| KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 1 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Kepuasan Masyarakat,Kantor Pertanahan |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
| PEMBANGUNAN FLYOVER NURTANIO DALAM KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR (Studi di Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Flyover,kondisi sosial,ekonomi masyarakat,pengadaan tanah,Kota |
| DAMPAK PEMBANGUNAN MASJID AL JABBAR TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN, NILAI TANAH DAN KONIISI SONIAL EKONOMI MANY ARAKAT DIKECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan,Alih,Fungsi Lohan,Nilai Tanah,Kondisi Sosial Ekonomi |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ASET EKS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (Stadı Kases di Kantor Pertanahan Kota Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - aset eks BLBI,sertipikat tanah,tumpang tindih |
| ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN PERTANIAN DAN PENENTUAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG STABILITAS SWASEMBADA BERAS DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Daya Dukung Lahan,Swasembada Beras,Alih Fungsi Lahan,Zomasi |
| KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERPERSPEKTIF PRO-POOR:STUDI TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Pembangunan Desa,Kebijakan Pro,Poor Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah yang Dilindungi,Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan,Pariwisata |
| PERBANDINGAN KONSEP BANK TANAH INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Flyover,kondisi sosial,ekonomi masyarakat,pengadaan tanah,Kota Bandung |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI PENGEMBANGAN BUDI DAYA DAN DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN JAMUR TIRAM DI DESA GILANG, KECAMATAN NGUNUT. KABUPATEN TULUNGAGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - reforma agraria,jamur tiram,nilai tambah,diversifikasi produk,pemberdayaan masyarakat |
| SENSUS PAJAK DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PBB-P2 DI PADUKUHAN GADUNG, KELURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Basis Data,Sensus Pajak,PBB,P2 |
