Menjadi Orang Tua Efektif Petunjuk Terbaru Mendidik Anak Yang Bertanggung Jawab

Ilmu Pendidikan

Proceeding Kegiatan: Rekognisi sebagai penyelenggara konflik pertanahan, tinjauan hukum, sosial, politik,dan pelestarian sumber daya alam.

Sosiologi Lingkungan

Peduli Kemiskinan - Buku Seri Lebih Dekat Dengan SBY

PERANAN POLA TATA RUANG DESA TERHADAP PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN DATI II KLATEN.

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Politik Hukum Agraria

PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK SECARA MASSAL SWADAYA DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

PENGARUH PERTAMBAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP PERUBAHAN JENIS PENGGUNAAN TANAH DI KEC. GAMPING KAB. DATI II SLEMAN PROP. DI YOGYAKARTA

PERANAN TIMBAL BALIK PETUGAS PENDAFTARAN TANAH DAN MASYARAKAT DALAM MENINDAKLANJUTI PETA PENDAFTARAN TANAH SAMPAI KEPADA DITERBITKANNYA SERTIPIKAT TANAH DI KELURAHAN BERKOH KEC.PURWOKERTO SELATAN KAB.BANYUMAS

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

PERKEMBANGAN BURILOKA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEADAAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENYEDIAAN FASILITAS SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN PRAMBANAN.

Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya undang-undang Dasar 1945

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional - Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan

PEMANFAATAN TANAH BEKAS GENANGAN RAWA UNTUK USAHA TANI SEBAGAI SUMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA GADUDERO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI.

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH DENGAN SISTEM PROYEK KREDIT USAHA TANI KONSERVASI (PKUK) KASUS DI DESA PURBOSONO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN DATI II WONOSOBO DI DALAM MENUNJANG CATUR TERTIB PERTANAHAN.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PENJUALAN TANAH PERTANIAN DI DESA PANDI WILAYAH KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II.

Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia