TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3)DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM LEGALISASI ASET TANAH PERORANGAN MELALUI PRONA DI KELURAHAN BELIMBING RAYA KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KONTRIBUSI PENDAPATAN DARI PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENGGARAP (Studi di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERMUKIMAN DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KEDUKAN DI KELURAHAN 5 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU I, KOTA PALEMBANG

Hukum Tata Lingkungan Edisi Kelima Cetakan Kesembilan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Seri I

Himpunan Peraturan 2 Pajak Penghasilan (PPH) 1995-1996

Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian

Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi

Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria

Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia

Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia

Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan

Desa Mengepung Hutan

Efektivitas Organisasi (Kaidah Peri Laku)

Ekonomi Rakyat dan Program IDT

Empowering People - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Evaluasi Proyek

Hukum Agraria I - Buku Panduan Mahasiswa