Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peranserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Politik Ekonomi Kerakyatan

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PEMETAAN DESA MISKIN DI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN DATI II MAJALENGKA MELALUI PETA TEMATIK SUATU TINJAUAN DARI STANDAR KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA SEMBILAN BAHAN POKOK.

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTAMADYA TINGKAT II DENPASAR.

PENGARUH STATUS TANAH MILIK DAN BUKAN MILIK TERHADAP KEBERHASILAN PENGHIJAUAN DI KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL.

PENYIMPANGAN SISTEM JUAL BELI TANAH BEKAS TANAH PERDIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS DI KALURAHAN KADILANGU, KECAMATAN DEMAK) DI KAB. DATI II DEMAK.

Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara

Praktek Perkara Perdata pada pengadilan agama

Pra-Peradilan di Indonesia

Sistem Nasional

UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi

Tantangan Yang Menghadang Selatan

TINJAUAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERWAKILAN ASING DI PROPINSI DKI JAKARTA.

PENGARUH PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI KEC. MUNTILAN KAB. DATI II MAGELANG.

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

PENGARUH PERSEPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA