Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

STUDI TENTANG SERTIPIKAT HILANG PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid I (Perdata Tanah)

Pendidikan Pancasila

Tragedi Politik Hukum HAM

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)

Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Rekes dan Surat Resmi Sehari-hari Jilid 2

Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan : Buku IX

Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

Peradilan Satu atap di Indonesia

Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata

STUDI TENTANG PENDAF1 ARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI .IAWA TENGAII

PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

penolakan pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman