PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: iku
KATA KUNCI: iku
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
 | DAMPAK PROGRAM PELATARAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PROGRAM PELATARAN (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan,Pelataran,Indeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | EVALUASI PETUGAS PENILAI DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN PENDEKATAN BIAYA UNTUK NJOP PBB-P2 DI KOTA SURABAYA (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH, KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Pendekatan Biaya,Penilaian Properti |
 | PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN KLUSTER 4 DALAM RANGKA MENUJU KABUPATEN LENGKAP 2024 DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Kualitas Data Pertanahan,abupaten JembranaPenyelesaian Kluster 4,K4 |
 | DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGI PENGADAAN ANTANAH JALAN LINGKAR SELATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK DI KOTA SALATIGA (Studi di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uang Ganti Rugi,Pemanfaatan,Kesejahteraan |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA API TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DI DESA MARUMPA KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak Pengadaan Tanah,Perubahan Sosial Ekonomi,Sarana Kereta Api |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA PROGRAM PPTPKH SEBAGAI PENYEDIAAN SUMBER TORA DI KABUPATEN LAMONGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Pelepasan Kawasan Hutan,Reforma Agraria,TORA |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Tanah,Konflik Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
 | ANALISIS INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET TANAH PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Inventarisasi Pengelolaan Aset,Aset Tanah,Komparatif Apl;ikasi SAKTI dan SIMDA,BMD |
 | PERBANDINGAN HASIL BLOCK ADJUSTMENT MENGGUNAKAN PLUGIN PEREKAT DAN PLUGIN ADUMANIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Akurasi,Efisien,Block Adjusment |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN AKSES JALAN WADAS-BENDUNGAN BENER TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BENER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Akses Jalan,Pengadaan Tanah,Dampak Sosial Ekonom |
 | EVALUASI PELAKSANAAN DAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA AKUN MEDIA INSTAGRAM UNTUK INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT (STUDI PADA AKUN MEDIA INSTAGRAM @kantahkabkaranganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Informasi pertanahan,Instagram,Evaluasi |
 | DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP WARKAH PERTANAHAN DAN UPAYA PEMULIHANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Warkah,Pemulihan,Kepastian Hukum,Bencana |
 | PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK MILIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DIATAS HAK MILIK PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI DESA GAGASARI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap,PTSL,Pendaftaran Tanah Sporadik,Tumpang Tindih Hak Mil |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,reforma agraria,Kabupaten Banyuwangi |
 | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar,peraturan pemerintah,pemegang hak |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN FISIK, SOSIAL, DAN EKΟΝΟΜΙ (Studi Pada Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan tanah,Perubahan,Dampak |
 | UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 (K3) BACKLOG PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kluster 3,K3 Backlog PTSL,Faktor Penyebab,Upaya Penyelesaian |
 | PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mediasi,Sertipikat Ganda,Hak Milik,Kantor Pertanahan |
