Upaya Meningkatkan Hasil Pesertipikatan Hak Atas Tanah Melalui Swadaya Masyarakar Secara Kolektif di Kantor Kabupaten Karanganyar

Kualitas Pelayanan Persertipikatan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tahun 2008

Analisa Internal dan Eksternal dalam Kaitannya dengan Strategi Peningkatan Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Perlidungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah ( Studi Kasus Terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar yang Berpotensi Hapus di Kota Medan

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Kota Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor 233/Pdt/G/1984/PN.Smg)

Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Kinerja Petugas Dalam Mewujudkan Mutu Pelayanan Pembuatan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang

Pelayanan Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Sistem Loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan Pascapembetukan Kantor Definitif

Strategi Meningkatkan Realisasi Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Dalam Proyek Administrasi Pertanahan di Kota Semarang

Upaya Penigkatan Jumlah Produk Sertifikat Melalui Optimalisasi Fungsi-fungsi Baku di Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar

Strategi Peningkatan Jumlah Permohonan Sertifikat Konsulidasi Tanah Swadaya Melalui Optimisasi Kinerja fungsi-fungsi Baku di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Faktor - faktor yang Dapat Menimbulkan Sertifikat Ganda (Overlapping) Terhadap Satu Bidang Tanah (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Serang )

PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat Khususnya Permonohan Sertifikat Melalui Pengakuan Hak di Kabupaten Banyuwangi

Perlidungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar yang Berpotensi Hapus di Kota Medan)

Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis

The Challenge of Diversity

Jeritan Bangsa : Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan