FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

KESIAPAN APARAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERALATAN TEKNIS DALAM PROSES KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA KOLEKTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI PERWAKILAN KECAMATAN KEMPO PEKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DOMPU.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PERORANGAN DI KECAMATAN KRATON KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan (Pengantar Buku dan Indikator Versi 2.0)

PENGARUH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP JUMLAH SERTIPIKAT YANG DIHIPOTIKKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN DATI II BANYUMAS .

PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT MELALUI KONVERSI DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN.

PENGARUH PERKEMBANGAN WILAYAH KOTAMADYA PALEMBANG TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK.

PENGARUH KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KEMAYORAN JAKARTA PUSAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN

PENGARUH CARA PENGURUSAN SERTIFIKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN.

PELAKSANAAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF KAITANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

AKIBAT PENGEMBANGAN AREAL PT.PUPUK KALTIM TERHADAP PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA ADMINISTRATIF BONTANG KABUPATEN DATI II KUTAI.