
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF SEBAGAI WUJUD MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pensertipikatan,Wakaf,Kepastian Hukum |
![]() | KESESUAIAN PENERAPAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KAWASAN TOD DUKUH ATAS, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Prinsip TOD,Penataan Ruang,Penentu Kawasan Prioritas,Pengembangan Wilayah |
![]() | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
![]() | ANALISIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO KELURAHAN ANAIWOI KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Suku Bajo,Hak Atas Tanah,Kepastian Hukum Wilayah |
![]() | PENATAAN AKSES BERBASIS PERKEBUNAN ΚΟΡΙ (Studi Kasus di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendapatan,penataan akses,perkebunan kopi |
![]() | PERMASALAHAN PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI ALAS HAK (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kota Pangkalpinang,Permasalahan,Surat Keterangan Tanah,SKT |
![]() | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
![]() | PEMANFAATAN PETA FOTO DAN DATA BIDANG TANAH HASIL UNDUHAN KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN (KKP) UNTUK VALIDASI DAN INVENTARISASI TANAH DESA (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penginderaan jauh,interpretasi,P4T,spasial,tekstual |
![]() | PROSPEK PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENGOPTIMALKAN KEAMANAN DOKUMEN PERTANAHAN ELEKTRONIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Blockchain,dokumen pertanahan elektronik,keamanan data |
![]() | STRATEGI PENGUATAN HAK TANAH BEKAS ENCLAVE DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - daerah bekas enclave,status tanah,penguatan hak |
![]() | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
![]() | STRATEGI AKSELERASI PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM PADA ASET TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Instansi Pemerintah,Kantor Pertanahan,Pendaftaran Tanah,Strategi Akselerasi |
![]() | STRATEGI, TANTANGAN DAN SOLUSI PENGUMPULAN DATA FISIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERINTEGRASI (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengumpulan Data Fisik,Fotogrametris,Strategi |
![]() | DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP PERMOHONAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-el) DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,PTSL,Permohonan HT,el |
![]() | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
![]() | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
![]() | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
![]() | KOLABORASI LINTAS SEKTOR PADA KEGIATAN PENATAAN AKSES UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Kolaborasi Lintas Sektor |
![]() | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU(STUDI KASUS DI DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu,clean and cle |
![]() | SENTIMEN WARGANET TERHADAP POSTINGAN AKUN INSTAGRAM @kementerian.atropo SEBAGAI EVALUASI DALAM MEMBANGUN CITRA KEMENTERIAN ATR/BPN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - hubungan masyarakat,komunikasi,media sosial,isa,pertana |