DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU

ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. PERTIWI LESTARI MELALUI RESETTLEMENT DI DESA MARGAKAYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT KABUPATEN KAEAWANG

PENGANTAR STATISTIKA II PANDUAN BAGI PENGAJAR DAN MAHASISWA

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BAHAN AJAR PEKERTI ( PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL)

Prosiding Seminar Nasional 19 Maret 2016 Dalam Rangka Dies Natalis STPN XXIII " Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Mencari Alternatif-Solusi)"

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional

DASAR-DASAR METODE PENELITIAN

Sistem Berkas

Teori-Teori Perkembangan Manusia Pengantar Menuju Pemahaman Holistik

Perbandingan Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia

Konstitusi Indonesia : UUD 1945 dan Amandemen I, II, III, dan IV Plus Piagam Jakarta, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUDS 1950, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pengaruh Servant Leadership Dan Budaya Kerja Pada kinerja Pegawai Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Mediator( Studi Pada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun)

PELAJARAN HUKUM PIDANA BAGIAN 3 PERCOBAAN & PENYERTAAN

Hukum Perikatan - Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW

PELAJARAN HUKUM PIDANA BAGIAN I STELSEL PIDANA, TINDAK PIDANA, TEORI-YEORI PEMIDANAAN, DAN BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

HUKUM PIDANA

PEMBELAAN TANAH UNTUK RAKYAT JOGJA GATE PENGKHIANATAN TERHADAP HB. IX DAN PA. VIII

STRATEGI PELIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BIMA (STUDI DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB)