SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

EVALUASI KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PROYEK JALUR KERETA BANDARA ADI SOEMARMO-STASIUN SOLO BALAPAN.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM) STUDI DI DESA NGESTIHARJO, KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP "TANAH TUTUPAN" SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BANTUL

STRATEGI PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA YURIDIS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA PALBAPANG KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

KUASA EKSKLUSI DILEMA PERTANAHAN DI ASIA TENGGARA

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMETAAN MASALAH PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi

ILMU, TEKNOLOGI DAN ETIKA

MEMBANGUN DAN MEROMBAK HUKUM INDONESIA SEBUAH PENDEKATAN LINTAS DISIPLIN

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

Adat Dalam Politik Indonesia

REFORMA AGRARIA DALAM TINJAUAN KOMPARATIF HASIL LOKAKARYA KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI SELABINTANA

TERORISME NEGARA KERJASAMA KONSPIRATIF MENJINAKKAN ISLAM FUNDAMENTALIS

KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW

INDONESIA'S FORGETTEN WAR THE HIDEEN HISTORY OF EAST TIMOR

RPJMN(RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2004-2009 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009 DI LENGKAPI UU RI NO. 25 Th. 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

MEMBANGUN HUKUM INDONESIA

KETERAMPILAN SOSIAL PUSTAKAWAN