Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Yang Tidak Memiliki Alat Pembuktian Lengkap Dalam Rangka mempercepat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Peran Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar Dalam Bidang Pelayanan Pertanahan di Era Otonomi Daerah

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang

Analisis Yuridis Tentang Timbulnya Sertipikat Ganda Untuk Satu Bidang Tanah

Pengaruh Komitmen Pimpinan Organisasi dan Jobinsecurity Karyawan Terhadap Keinginan Karyawan Untuk Keluar dari Perusahaan

Penguasaan Tanah Pulau Bidadari Nusa Tenggara Timur Oleh PT Reefseekers Kathernest Lestari

Pengaruh Motivasi,Insentif,dan Disiplin Kerja Tarhadap Pruduktivitas Kerja Pegawai Seksi Pengukuran dan Pendsaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

Analiasa Yuridis Terjadinya Lahan Tidur Akibat Investasi di Bidang Pertanahan (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)

Kebijakan Pertanahan Indonesia tahun1966-1998 Kajian Tentang Perana Negara Dalam Bidang Pertanahan

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kinerja pelayanan Publik Bidang Pertanahan Dalam Proses Balik Nama Pada Peralihan Hak Karena Jual-beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

TESIS = Politik Hukum di Bidang Pendaftaran Tanah

Strategi Meningkatkan Realisasi Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Dalam Proyek Administrasi Pertanahan di Kota Semarang

Strategi Peningkatan Jumlah Permohonan Sertifikat Konsulidasi Tanah Swadaya Melalui Optimisasi Kinerja fungsi-fungsi Baku di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

Peningkatan Penyelesaian Kegiatan Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar