IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

PENGARUH FAKTOR FISIK TERHADAP NILAI TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)

ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP NILAI TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMANMENGGUNAKAN PARTIAL LEAST SQUARE (PLS)

PEMANFAATAN FOTO UDARA FORMAT KECIL UNTUK PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN DAN PETA PENGGUNAAN TANAH (Studi di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul)

Kontribusi One Day Service Dalam Percepatan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.

GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA

Transrmasi Agraria : Kontestasi Kekuasaan dan Proses Eksklusi di Perkebunan Sawat (Kasus Seribu Hektar Lahan sawit Asiatic Persada Untuk Suku Anak Dalam Batin 9).

Merembes dan Meluas Karakteristik Perjuangan Agraria Awal Abad ke-21.

Kontribusi Tanah Kas Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah).

Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset di Pesisir Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

URBANISASI, ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DAN KEHILANGAN PRODUKSI PERTANIAN DI WILAYAH KOTA DAN PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelayanan prima, Peningkatan Penanganan dan Konflik, serta Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat'.

Ketepatan Sasaran Penentuan Penerima Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.

Risistensi Masyarakat Terhadap Progam Redistribusi Tanah di Desa Waluyoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

Studi Alokasi Proyek Redistribusi Tanah Swadaya Dalam Mendukung PPAN di Kab.Lebak Prop.Banten.

Pemasaran Jasa

Public Policy - Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan