STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA

Studi Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pelaksanaan Administrasi Pertanahan Desa Guna Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM 01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PERSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG

PENGELOLAAN TANAH-TANAH ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON PROPINSIJAWA BARAT OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

EKSISTENSI SULTAN GROUND DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM UPAYA PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DIKABUPATEN MAJALENGKA PROPINSIJAWA BARAT

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STUDI TENTANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN BATANG BERUH KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PROPINSI SUMATERA UTARA

PENGARUH PERKEMBANGAN FISIK KOTA TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTA RA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOW INANG UN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGE TAN

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH