Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Perwilayahan Komoditas Pertanian Dalam Usaha Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten wonogiri

Penyelesaian Pendaftaran Tanah Risalah Lelang Hak Atas Tanah Yang Obyeknya Dalam Perkara di Pengadilan

Strategi Komonikasi Dalam Upaya Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih (OVERLAP) Sertipikat Hak Atas Tanah

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing ditinjau Dari Sudut Undang-undang Pokok Agraria

Analisis Kenerja Pengelolaan Bagian Kearsipan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional propinsi Jawa Tengah

Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tegal

Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Utang Piutang yang Dijamin Dengan Sesuatu Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Peran Serta Masyarakat Dayak di Dusun Serukan Kecamatan Samalantan terhadap Pelestarian Hutan Lindung Gunung Vandreng Sebagai Obyek Wisata di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Implementasi Kebijakan Pelayanan Sertipikat massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan di kota Depok

Peningkatan penyelesaian Sertifikat Pengakuan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Jaminan Kepastian Hukum Hak-hak Atas Tanah Yang telah Mempunyai Tanda Bukti Hak

Kajian status Tanah Dihubungkan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Minahasa

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF

Struktur Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian (Studi Tentang Frahmentasi Hak Atas Tanah Pertanian di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)