Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar

PERANAN SERTIFIKAT DALAM MEWUJUDKAN PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA ADMINISTRATIF TASIKMALAYA KAB. DATI II TASIKMALAYA.

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMUKIMAN OLEH PERUSAHAAN UMUM PERUMAHAN NASIONAL CABANG IV JAWA BARAT DI DESA BAROS KEC.BAROS KAB.DATI II SUKABUMI

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Maubes Insana - Salah Satu Masyarakat Di Timor Dengan Struktur Adat Yang Unik

PENGGUNAAN SERTIPIKAT TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN USAHA BIDANG INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi

Kamus Kebumian - A Glossary of Geosiences and Geotechnology (Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia Terbitan Kelima)

STUDI TEMPAT TINGGAL DAN PROFESI SERTA PENDAPATAN PENDUDUK YANG TANAHNYA DIGUNAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI KEC.REMBANG KAB.DATI II PASURUAN

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KOTAMADYA MEDAN

PENYELESAIAN SERTIPIKASI MASSAL SWADAYA Dl KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2005

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

HUBUNGAN LUAS TANAH DAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAHDENGAN PRODUKTIVITAS TANAH PERTANIANDl DESA KEDUNGKERIS, KECAMATAN NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

EVALUASI PEMBUATAN GAMBAR UKUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

Dari Lokal Ke Nasional Kembali Ke Lokal Perjuangan Hak Atas Tanah Di Indonesia

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Vakidasi PPH dan BPHTB untuk Percepatan Proses Peralihan Hak Atas Tanah di Kab. Sleman