PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: huta
KATA KUNCI: huta
 | FUNGSI KONSERVASI DI DALAM HUTAN ADAT - Huma Indonesia - 2019 - Hutan Adat,Hutan untuk Sosial |
 | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN KOLABORASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) - Kerjasama Pusat Pengembangan Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dengan Organisasi Riset Ta - 2024 - PTSL |
 | WORLD WITHOUT END 1 - PT Gramedia Pustaka Utama - 2013 - Fiksi,Petualangan |
 | 5 PILAR KEDAULATAN PANGAN NUSANTARA - Gadjah Mada University Press - 2014 - Pembangunan Pangan |
 | Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong - STPN Press - 2014 - Tanah Hutan Rakyat |
 | HUKUM AGRARIA NASIONAL & KEBIJAKAN PERTANAHAN - Jala Permata Aksara - 2023 - Hukum Agraria,Kebijakan Pertanahan |
 | STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN UPAYA MENYELAMATKAN RIMBA YANG TERSISA - Pustaka Pelajar - 2010 - Masalah kehutanan Satu dasawarsa terakhir ini |
 | LANSKAP PRODUKTIF PERKOTAAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOTA MENUJU KOTA EKOLOGIS - Lily Publisher - 2021 - Penghijauan Kota Yogyakarta |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lewokluok,Masyarakat Hukum Adat,Tanah Ulayat,Kawasan Hutan,Pendaftaran Tanah |
 | PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
| PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA PROGRAM PPTPKH SEBAGAI PENYEDIAAN SUMBER TORA DI KABUPATEN LAMONGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Pelepasan Kawasan Hutan,Reforma Agraria,TORA |
 | KESESUAIAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih fungsi lahan,KP2B,LSD,RTRW |
 | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,reforma agraria,Kabupaten Banyuwangi |
 | UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 (K3) BACKLOG PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kluster 3,K3 Backlog PTSL,Faktor Penyebab,Upaya Penyelesaian |
 | IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Konflik tenurial hutan,Perhutanan sosial |
 | PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAΑΝ ΤΑΝΛΗ ΜMENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 7 DAN 8 DALAM RANGKA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
(STUDI: DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah; Analisis Spasial;,Perubahan Lahan Pertanian; Pengendalian Alih Fungs |
 | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
