PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

PENATAAN PENGUASAAN KAWASAN ATAS LAUT UNTUK RUMAH TINGGAL ( Studi Kasus Kawasan Khusus Hunian atas Laut Keturahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur)

DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman )

the encodile hunter reptiles

Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata

Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

STUDI PELAKSANAAN PRONA SWADAYA DIKECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2001

PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PELAKSANAAN PENJAMINAN TANAH UNTUK MEMPEROLEH KREDIT MELALUI KUPEDES (BRI) DI BRI UNIT TEGAL KOTA II KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL PROVINSIJAWA TENGAH (Tinjauan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996)

POLA PENYEBARAN PRODUKSI SERTD7IKAT HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH PP No. 24 TAHUN 1997 DIKABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUBAHAN HAK SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN Dl KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KESESUAIAN ANTARA PELAKSANAAN SISTEM PERJANJIAN BAGI HASH. TANAH PERTANIAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (SAWAH) DI DESA NGABEAN KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG (Tinjauan Berdasarkan UU No. 2Tahun 1960)

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Dl DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (SAWAH) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 Dl KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

STUDI MANAJEMEN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 s/d 2000/2001

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG