Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

Warta Perundang-undangan : Mampukah DPR Hasilkan 37 UU Tahun ini ?

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Diklat Kepemimpinan Pola Baru : Antara Tantangan dan Harapan. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur . Kegiatan Kediklatan Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2013.

Kegiatan Kediklatan Triwulan 1 tahun 2013, Rfektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Struktur Organisasi Lokal

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN DATI II KLATEN.

PENGARUH PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PELAKSANAAN KEPPRES NO. 55 TAHUN 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN GANTI RUGI DI WILAYAH KECAMATAN KOTA KAYU AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TERHADAP LUASAN TANAH PERSAWAHAN DI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1990/1994.

Kepres RI No. 80 Tahun 2003 PEDOMAN PELKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Resonansi Reforma Agraria - Pada Hari Agraria Tahun 2008

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

Prosiding Dialog Nasional dan Lokakarya : Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi "masalah, peluang dan strategi praktis"