Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (SEmentara)

Yurisprudensi Tentang Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Tahun 1950 s/d Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan

Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang - Badan Pertanahan Nasional

Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-Hak Tanah Tahun 1973-1974

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik

Warta Perundang-Undangan 2007

Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Himpunan Peraturan-peraturan Agraria Tahun 1984 - Dirjen Agraria Depdagri

Pedoman Pelaksanaan PP No.29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan - Sekmeneg. Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ditetapkan pada tangga 28 April 1995

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1993 - Pelaksanaan Repelita V Tahun Keempat

3 Undang-Undang Partai Politik Tahun 1999 - BP. Cipta Jaya

Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum - Dilengkapi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah - Dasar Hukum Pendaftaran Tanah, Jenis-Jenis Sertifikat Tanah, Proses Pendaftaran Tanah

Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan - Belajar dari kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik

Hukum Pembebasan Tanah - Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Teori Komunikasi - Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa

Provit Berlipat Dengan Investasi Tanah dan Rumah - Panduan Berinvestasi Yang Tak Pernah Mati

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan