SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA BAGI PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran dan Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008)

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BY PASS BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LEGALISASI ASET ATAS TANAH NELAYAN (Studi di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan)

DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH LAUT UNTUK PERMUKIMAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGIS KAWASAN PESISIR (Studi di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau)

SINKRONISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGANAN TANAH KOSONG DAN TANAH TERLANTAR

KASUS PERTANAHAN DI ATAS SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3)DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM LEGALISASI ASET TANAH PERORANGAN MELALUI PRONA DI KELURAHAN BELIMBING RAYA KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KONTRIBUSI PENDAPATAN DARI PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENGGARAP (Studi di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERMUKIMAN DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KEDUKAN DI KELURAHAN 5 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU I, KOTA PALEMBANG

KONFLIK TANAH PERKEBUNAN HAK GUNA USAHA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (Kasus PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dan MasyarakatDesa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji,Provinsi Lampung)

Hukum Lingkungan Buku V : Sektoral Jilid (1) - Hukum Lingkungan Nusantara atau UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup

Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang no. 22 Tahun 1999, Undang-undang no. 25 Tahun 1999. Dilengkapi dengan dokumen data wilayah dan jumlah penduduk)

Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Kearsipan

Himpunan Peraturan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah

Himpunan Beberapa Peraturan Pertanahan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah