Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Kebijakan Pertanahan Indonesia tahun1966-1998 Kajian Tentang Perana Negara Dalam Bidang Pertanahan

Analisis YuridisTerhadap Tanah Terlantar Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kota Kendari

Analisis Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Umum Tata ruang Kota Kec.Mertoyudan Kab.Magelang tahun 2002-2011

Pengaruh Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yasan

Analisis Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde-3(Studi Kasus : Pengukuran KDKN Orde-3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi DI.Yogyakarta

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

Pengaruh Instruksi Menteri Negara Agraria Keplal Badan Pertanahan Nasional Nomo 3 tahun 1998 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi

peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 (Studi Terhadap Lokasi Transmigrasi di Kab.Sintang)

Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1996 tentang Haka anggunagan Atas Tanah Beserta benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah di Kabupaten Jepara (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 13)

Penerapan Pasal 9 UU No, 56 PRP tahun 1960 Sehubungan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian di Kabupaten Tabanan

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 (Studi Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Mojokerto)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Pelaksanaan Keputusan Presidebn Republik Indonesia No,55 tahun 1993 dalam pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kota Denpasar)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat Khususnya Permonohan Sertifikat Melalui Pengakuan Hak di Kabupaten Banyuwangi

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Melalui Pola Ajudikasi Kemitraan di Kabupaten Malang

Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 2