Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Tahun 2013

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2014

Kenang-Kenagan SEKBER GolKar-Kino-GolKar Dari Mukernas Ke Mukernas-V Golkar Sejaraj Kepeloporan,Pembaharuaan & pembangunan Politik

Peraturan-Peraturan Agraria Yang Berhubungan Dengan Masalah Konversi Hak-Hak Atas Tanah

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Pertanahan 1995

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

paper Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Humas Dalam Dunia Pendidikan - Suatu Pendekatan Praktis

Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Legalisasi aset

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Rumah Susun

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid I (Perdata Tanah)

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan

Informasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan 2013 (Semeter II)

Perolehan Tanah Bagi Perusahaan

Masalah Pertanahan Memasuki Era Globalisasi

Kepemimpinan Yang Efektif - Petunjuk Mutakhir untuk Mengembangkan Kemampuan dalam Memimpin

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Tahun 1960 - 1991

Seri Hukum dan Keadilan Sosial, Untuk Apa Plurarisme Hukum ? : Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia