PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: huma
KATA KUNCI: huma
 | PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PERMOHONAN PERALIHAN HAK, SK PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK - BPN RI STPN - 2016 - Peta Zona Nilai Tanah |
| IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah) - BPN RI STPN - 2016 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan |
| PENGELOLAAN TANAH ASET DAERAH UNTUK HUTAN KOTA KABUPATEN NGANJUK - BPN RI STPN - 2016 - Pengelolaan Tanah |
| STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN MELALUI LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH (LARASITA) (Studi di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2016 - Layanan Sertifikat Tanah |
| KEWAJIBAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) - BPN RI STPN - 2016 - Pendaftaran Akta |
 | Menjadi Pemimpin Efektif Bahagia Dan membahagiakan Orang Lain - Wahana Totalita Publisher - 2009 - Pemmpin |
 | Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Tahun 2013 - BPN RI Humas - 2014 - Himpunan Peraturan |
 | Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2014 - BPN RI Humas - 2015 - Himpunan Peraturan Perundang,Undangan Pertanahan T |
 | Kenang-Kenagan SEKBER GolKar-Kino-GolKar Dari Mukernas Ke Mukernas-V Golkar Sejaraj Kepeloporan,Pembaharuaan & pembangunan Politik - Buku Humas Sekber Golkar - 1968 - Album Golkar |
 | Peraturan-Peraturan Agraria Yang Berhubungan Dengan Masalah Konversi Hak-Hak Atas Tanah - BPN - 1997 - Konversi Hak,Hak Atas Tanah |
 | Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Pertanahan 1995 - Biro Hukum Dan Humas BPN - 1995 - Peraturan PerUndang,Undangan Pertanahan,Peraturan Pertanahan |
 | Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ) - 2015 - Anotasi Putusan Pengadilan |
 | paper Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian - BPN RI Humas - 2014 - Paper kebijakan |
 | Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional. - BPN RI Humas - 2014 - Jurnal Iptek |
 | PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau) - BPN RI STPN - 2015 |
 | Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde - Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania - Van Vollenhoven Institut;Van Vollenhoven Institut KITLV - 2006 |
| IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SIMPONI) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA - BPN RI STPN - 2015 |
| SINERGI KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) - BPN RI STPN - 2015 |
| UJI PERBANDINGAN KETEPATAN WAKTU PELAYANAN PERTANAHAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN EARLY WARNING SYSTEM
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR) - BPN RI STPN - 2015 |
| PENILAIAN EKONOMI KAWASAN DENGAN PENDEKATAN EFFECT ON PRODUCTION DI PANTAI DEPOK DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL - STPN Yogyakarta - 2015 |
