PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: hukumnya
KATA KUNCI: hukumnya
 | PERGESERAN POLA PERLINDUNGAN HUKUM : DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM - Graha Ilmu - 2018 - Hukum |
 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA - Rajawali Pers - 2017 - Hukum,Indonesia |
 | Land Reform Dari Masa Ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009 - STPN - 2012 - Land Reform |
 | Kehati Hatian PPAT Dalam Pembuatan Akta Di Kantor PPAT Mustika Rahaju, S.H. - Prodiksus STPN - 2018 - KeHatia,Hatian PPAT |
 | Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya - Prodiksus STPN - 2018 - Akta Jual Beli,Tanggungjawab PPAT,Akibat Hukumnya |
 | Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - STPN - 2013 - Akta Tanah |
 | Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia - CV. Mandar Maju - 2016 - Hukum Perkawinan |
 | Pengelolaan dan Pemanfaatan AIR BAKU - UB Press - 2013 - Pengelolaan sumberdaya air dan pemanfaatan secara |
 | HUKUM PENYIARAN - CV. Rajawali Pers - 2013 - Hukum Penyiaran |
 | STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Hak Tanggungan,Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah,APHT,Kota Pematangsiantar |
 | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Program PTSL,Pajak BPHTB Terutang,Kota Pekanbaru |
 | URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Eksistensi,Desa Pakraman,Tanah Druwe Desa,tri Hita Karana,Awig Awig |
 | PERAN SENSUS PERTANAHA DALAMPERCEPATAN PENDAFTRANTANA SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA TANGERANG SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Pendaftaran Sistematis Lengkap,Sensus Pertanahan |
 | Kontrak Kontrak Properti Khususnya Mengenai Aspek Substansi Hukumnya - Universitas Sumatera Utara Medan - Kontrak Properti |
 | STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI Dl WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
 | PENGELOLAAN TANAH-TANAH ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON PROPINSIJAWA BARAT OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN - BPN RI STPN - 2000 |
 | STUDI PENGUASAAN TANAH PT. KERETA API (PERSERO) OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA
PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN - STPN - 2000 |
 | Hukum Pers - Pustaka Pelajar - 2006 - Hukum Pers |
 | Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional. - BPN RI Humas - 2014 - Jurnal Iptek |
 | MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI - STPN - 2008 - Sertifikat Tanah |
