Implementasi Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menunjang Tertib Administrasi Pertanahan

Wacana : Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak,Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya

Wacana : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan

Negeri 5 Menara - Sebuah Novel Yang Terinspirasi Kisah Nyata

PEMULIHAN DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR

Bukan 350 Tahun Dijajah

Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom

Seri Hukum dan Keadilan Sosial, Untuk Apa Plurarisme Hukum ? : Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia

Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian

Tragedi Cikini : Percobaan Pembunuhan Presiden Sukarno

Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional-Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukumj Adat di Indonesia-Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujutkan Hak Masyrakat Lokal-Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah-Perdagangan Dalan Jangka komoditi dan Kajian Hukum Kontrak derivatif Forek dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia-Manjemen Transportasi di Jakarta

STUDI PENERAPAN APLIKASI STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha perkebunan Di Prop.Sumatera Utara. - Hak Atas Tanah dan Hak Pengusahaan Pertambangan (kajian Tentang Tumpang Tindih Hak Antara Kuasa Pertambangan P.T. Antam Dengan Hak Guna Usaha P.T.Prama Nugraha). - Kajian Pemetaan Penggunaan Tanah Menggunakan Citra Satelit Ikonos dan Citra Satelit Quick Bird. - Model Probabilitas Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Ngadipiro Kec.Nguntoronadi Kab.Wonogiri). - Avalis Perkebunan Sawit Tanah Bambu Kalimantan Selatan. - Jaminan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat desa Kemiren,Kec.Srumbung,Kab.Magelang. - Kajian Penguasaan,Pemilikan,penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Mamar Serta Pelestariannya di Kab.Kupang Nusa Tenggara Timur. - alternatif Model Reklamasi Pantai Dalam Kebijakan Pertanahan. - Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Swadaya di Kel.Sidodadi Kec.Katobu Kab.Muna Prop.Sulawesi Tenggara. - Sikap,Pendidikan, dan Harga Tanah Dalam Kaitannya Dengan Perbedaan Luas di Letter C atau SPPT Dengan Luas di Sertipikat (Studi Kasus di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Konflik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampong Kajoe Poeloe Dan Kajoe Batoe dengan Pemerintah Kota Jayapura Propinsi Papua

Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kabupaten Sopeng

Perbuatan Pemerintah Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum

Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten