Penegakan Hukum

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 tentang Putusan Pengadilan

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

PENGANTAR ILMU HUKUM, HTN DAN HAN

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 7 tentang Penyitaan, Eksekusi, dan Lain-lain

Seri Hukum Acara Perdata - Yurisprudensi Tentang HUKUM PEMBUKTIAN Jilid I

VIRAL POLISI DI MEDIA SOSIAL ANTARA FAKTA DAN KONTROL SOSIAL

Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia

Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara

Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke tujuh

Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri

Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah