
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Jurnal Hukum: Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia - Penerapan Arbitrase On Line - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan - Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan perkara Korupsi - Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia - Pidana cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan HAN - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan KDRT - Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat - BPFE UII - 2010 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: The Essential of the 1945 - Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah - Paradigma Baru Pembetukan dan Analisis - Pergeseran Aspek Hukum Publik - Kebijakan Perimbangan Keuangan - Ketaatan Masyarakat Internasional - Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan - Politik Hukum Lingkungan Hidup - BPFE UII - 2011 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik - BPFH UI - 2009 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Problematika Beragama di Indonesia Potret Persepsi Masyarakata - Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Expresi Budaya - Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - Reformasi Hukum Tanahn dalam Rangka Perlindungan HAT - Perlindungan Hukum Nasabah sebagai syarik dalam pembiayaan Al musyarakah - Ganti Rugi pebuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok - Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan - Pengaruh Aliran-aliran Filasafah Prmidanaan dalam Pembetukan Hukum Pidana Nasional. - BPFH UI - 2008 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia. - Adi Offset - 2008 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum Constitusinal Question : Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain - Imunitas Negara Asing di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Konsekuensi Hukum - Precautionnary Principle Under The Sanitary And Phitosanitary Agrrement In The Transferring - Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal aloging - Akomodasi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok SDalam Hukum Pidana - Dampak Konfersi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali - Perda Bernuansa Syariah dan Hubunganya Dengan Konstitusi - Perdagangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan di Dalam Perkawinan. - BPFH UI - 2010 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Metode Perubahan Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara - partai Politik Lokal di Negara Kesatuan : Upaya Mewujutkan Otonomi di Bidang Politik - ImplikasiHukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintah Negara Kesatuan - Hubungan Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan - Paradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum Dalam Perspeltif Sifat Ilmu - The Dynamic Aspects Of Criminal Qct and criminal Liability Money laundering Practices - Keabsahan Perjanjian Dengan Klausula Baku - Adi Offset - 2010 - Jurnal |
![]() | Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura. - FH UGM - 2012 - Jurnal |
![]() | Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM - Perspektif Moral Penegak Hukum yang Baik - Mencari Format Ideal Keadilan - Penerapan Hukum Progresif dalam Pemulihan Krisis Hukum - Masa depan Arbitrase sebagai mekanisme penyelenggaraan - Kebijakan Legislatif tentang pidana Denda Penerapannya dalam upaya penanggulangan Tindak KOrupsi - BPFE UII - 2010 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum (Pembaharuan Hukum Agraria No.13 vol 7-2000 - Universitas Islam Indonesia - 2000 - Hukum Agraria,Jurnal Hukum |
![]() | Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia - Program Pasca Sarjana Magister Ilmu hukum UII - 1999 - Hukum |
![]() | Widya Bhumi: Peranan Penataan Pertanahan dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut di Era Otnomi daerah - Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah - Land, Man And Development Ruilslag Tanah dan Bangunan Milik/Kekayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah - Lundupan Hukum Dalam perolehan Hak Atas Tanah Oleh Warga negara Asing di Prop.bali. - STPN - 2003 - Peranan Penataan Pertanahan |
![]() | Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Pranata: Menghitung Indikator Pembangunan Hukum Nasional (Kilas Balik Dialog Dengan Komisi Politik DPA) - Menyongsong Era Multipartai dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia - Money Laundering dalam Kaitannya dengan Rahasia Bank dan Criminal Policy - Manfaat dan Kendala Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila - Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia - Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Perspektif Hak Subyektif atas Lingkungan Hidup - Demokrasi dan Otonomi - Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak Beragama Menurut Undang-Undang Perkawinan - FH Universitas Widya Mataram Yogyakarta - 2000 - Ilmu Hukum |
![]() | Jurnal Ketahanan Nasional: Masa Depan Indonesia sebagai Negara Kesatuan: Ditinjau dari Segi Hukum Laut dan Kelautan - Keamanan Nasional dalam Perspektif Baru - Kebijakan Pertanahan Cina dan Keamanan Regional di Asia - Waktu, Manusia dan Perubahan - Pasca Sarjana UGM - 2000 - Ketahanan Nasional |
![]() | Jurnal Magister Hukum: Pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 - Bentuk Negara dan Pemerintahan dalam Prinsip Kenegaraan Islam - HAM dalam Hukum International dan Prospeknya dalam Kabinet Persatuan Nasional - Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Hukum (Studi Kritis Atas Aliran Legalisme-Positivisme Hukum) - WTO dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional - Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia - Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik - Prospek Jasa Konstruksi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 - Perkembangan Teknologi dan tuntutan Reformasi Hukum - Anak Angkat dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia - Magister Ilmu Hukum UII - 2000 - Hukum |
![]() | Jurnal Magister Hukum: Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial - Kartu Debet: Fasilitas Elektronik Perbankan yang Menjanjikan - The Japanese Patent Law System - Urgensi Mempertahankan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1996 dari Sudut Pandang Konstitusi - Kepala Daerah dalam Perspektif Pemerintah Daerah - Subordination of Women in The Islamic Court and the Necessity of Femenist Theories: A Study of the Devorce Procedure in Indonesia - Keadaan Darurat serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum Islam - Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin - Paradigma dan Pengelolaan Ilmu Hukum Postkriptum Sebuah Simposium - Magister Ilmu Hukum UII - 2000 - Hukum |
![]() | Gerakan Studi Hukum Kritis - Insist Press - 2000 - Hukum,Kritis |
![]() | JURNAL KOSMIK HUKUM: Refleksi filsafat dalam putusan pengadilan - asas hakim mencari kebenran formil dalam perkembangan doktrin dan yurispudensi - kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana money laundering di Indonesia - Mewujudkan good corporate governance di perusahaan publik melalui pemberdayaan komisaris independen - penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam world trade organization - zakat sebagai sarana menanggulangi kemiskinan - Universitas Muhammadiyah Purwokerto - Hukum |
![]() | JURNAL KOSMIK HUKUM : pelaksanaan pelepasan tanah pemda eks banda desa dan penyelesaiannya di kelurahan purwanegara kecamatan purwokerto utara kabupaten banyumas - agreemen transboundary haze pollution (AATHP) dalam penanggulangan kebakaran hutan Indonesia - tantangan pelestarian kraton kesultanan yogyakarta sebagai benda cagar budaya pasca gempa tektonik - peranan organisasi real estate Indonesia (REI) dalam pembagian permukiman yang rama lingkungan - kompilasi hukum islam sebagai hukum terapan - impplementasi konvensi hukum laut internasional 1982 kaitannya dengan pengamanan laut perairan Indonesia - Airlangga University Press - Hukum |
![]() | Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum - CV. Rajawali Pers - 2013 - Ilmu Hukum,filsafat,teori |