PENGARUH PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI.

PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KEMAYORAN JAKARTA PUSAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.

Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.: Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.

Hukum Jaminan Fidusia - Suatu Kebutuhan Yang Didambakan : Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan

Hukum Asuransi Indonesia

REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH HUBUNGANNNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

PERANAN CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup

Menyongsong Fajar Otonomi Daerah

Hukum Waris - Bagian 3 Literatur wajib pada Jurusan Notariat FHUI

Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

PERBEDAAN STATUS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI KECAMATAN MOLLO SELATAN KABUPATEN DAERAH TINGKA II TIMOR TENGAH SELATAN.

Hukum Kewarisan Perdata Barat - Pewarisan Menurut Undang-Undang 2005 dan 2010

Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Hukum Kekeluargaan,Perkawinan, Pewarisan.