TINJAUAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK GAMBAR SITUASI GUNA MENJAMIN KEPASTIAN FISIK DAN HUKUM DALAM MEMENUHI AZAS SPESIALITAS DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KENDAL

PERANAN PETA PENDAFTARAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SLEMAN

PELAKSANAAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

PENGARUH PENERBITAN GAMBAR SITUASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH DI KAB. DATI II TANGERANG

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

PELAKSANAAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE UNTUK KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH DI KEC. MLATI KAB. DATI SLEMAN

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM PERTANAHAN TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA JATIMULYO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Pornografi Pornoaksi ditinjau dari hukum islam

Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata

Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku 1 dan 2)

Warta Perundang-undangan edisi 135. 30 september,,,,- 06 oktober 2014: Politisi Korup Tanpa Hak Politik.

Kumpulan Undang-Undang HKI

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria - Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan

Sosiologi dan Politik

REDISTRIBUSI TANAH ABSENTEE DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO.