ALTERNATIF PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH PON XX MIMIKA (Di Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika

PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DAN PEMBERKASAN DATA YURIDIS PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ASET EKS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (Stadı Kases di Kantor Pertanahan Kota Bogor)

ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO

IMPLEMENTASI PELAYANAN PERALIRAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK II KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN)

KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN SULTANAAT GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH

ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG

IMPLEMENTASI PROGRAM M3K DI KAMPUNG SUDAGARAN, KELURAHAN TEGALREJO, KEMANTREN TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN SERTIPIKAT JEMPUT DI TEMPAT (LASERJET) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALJ (STUDI KASUS DESA BENOA)

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA)

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar)

SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)