Reformasi TNI:Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia

Politik Ekonomi Kerakyatan

HUBUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BATU KAPUR DENGAN PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNG KIDUL DIY.

HUBUNGAN STATUS HAK ATAS TANAH DENGAN MINAT PENGUSAHA NASIONAL TANPA FASILITAS DALAM PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN DEMAK.

HUBUNGAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DENGAN PENDAPATAN PETANI DALAM RANGKA INPRES DESA TERTINGGAL DI DESA DEMANGREJO KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO PROP. D.I.YOGYAKARTA.

HUBUNGAN PERTAMBANGAN FELDSPAR DAN KASOLIN DENGAN TERJADINYA TANAH KRITIS DI DESA NGENI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR PROP. JAWA TIMUR.

Transformasi Besar - Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

HUBUNGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK DENGAN PERUBAHAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SEWON KAB. DATI II BANTUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (YANG DIANGKAT DAN DISUMPAH) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II BALIKPAPAN.

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH ADAT KHUSUSNYA TANAH LABA PURA SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SK. MENDAGRI NO.SK.556/DJA/A986 DI KAB.DATI II BULELENG

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Riau Menatap Masa Depan

Sistem-Sistem Ekonomi

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

HUBUNGAN NILAI LOKASI TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH DI KOTA BATANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.