Dampak Pemanfaatan Muka Bumi Sehubungan dengan Lingkungan Hidup

Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian

Perkembangan Hukum Agraria dan Politik Hukum Tanah Nasional

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

Reformasi TNI:Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia

Politik Ekonomi Kerakyatan

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

HUBUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BATU KAPUR DENGAN PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNG KIDUL DIY.

HUBUNGAN STATUS HAK ATAS TANAH DENGAN MINAT PENGUSAHA NASIONAL TANPA FASILITAS DALAM PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN DEMAK.

HUBUNGAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DENGAN PENDAPATAN PETANI DALAM RANGKA INPRES DESA TERTINGGAL DI DESA DEMANGREJO KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO PROP. D.I.YOGYAKARTA.

HUBUNGAN PERTAMBANGAN FELDSPAR DAN KASOLIN DENGAN TERJADINYA TANAH KRITIS DI DESA NGENI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR PROP. JAWA TIMUR.

Transformasi Besar - Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

HUBUNGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK DENGAN PERUBAHAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SEWON KAB. DATI II BANTUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (YANG DIANGKAT DAN DISUMPAH) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II BALIKPAPAN.

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH ADAT KHUSUSNYA TANAH LABA PURA SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SK. MENDAGRI NO.SK.556/DJA/A986 DI KAB.DATI II BULELENG

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa