TINGKAT KEPUASAN PEMOHON TERHADAP PELAYANAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Dl KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP (PANGKAJENE DAN KEPULAUAN) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Phonokenan the of sond

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

TUNGGAKAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERMOHONAN ERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PELAYANAN SISTEM LOKET TERHADAP KETEPATAN WAKTU PROSES PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

EVALUASI TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT SESUDAH KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN STADION HARAPAN BANGSA DI DESA LHONG RAYA KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT PADA DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PI (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN PROPINSI JAWA TIMUR

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

Seni Komunikasi Bagi Para Pemimpin

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Rutin di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.

Pengantar Sejarah Perencanaan Perkotaan sebuah kumpulan karangan