PENGARUH TINGKAT SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH Dl KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI

Pendidikan Pancasila

STUDI PERBANDINGAN PERMOHONAN PEKERJAAN PENGUKURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 (Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul)

The Cell Phone revolution

STUDITUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH SECARA MASSAL SWADAYA Dl DESA MADURETNO KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO

TINGKAT KEPUASAN PEMOHON TERHADAP PELAYANAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Dl KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP (PANGKAJENE DAN KEPULAUAN) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Phonokenan the of sond

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

TUNGGAKAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERMOHONAN ERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PELAYANAN SISTEM LOKET TERHADAP KETEPATAN WAKTU PROSES PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

EVALUASI TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT SESUDAH KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN STADION HARAPAN BANGSA DI DESA LHONG RAYA KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT PADA DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PI (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN PROPINSI JAWA TIMUR