JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA RUTIN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KEC. KUBUNG KAB. SOLOK.

STUDI TERHADAP TATA KERJA PENYELESAIAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN LAMONGAN

PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KEC.SUSUKAN KAB. BANJARNEGARA PROP. JAWA TENGAH

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

PENGARUH JUMLAH PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TUNGGAKAN BERKAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL.

Runaway World - Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN TINGKAT II KARAWANG.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN

AKIBAT PENGEMBANGAN AREAL PT.PUPUK KALTIM TERHADAP PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA ADMINISTRATIF BONTANG KABUPATEN DATI II KUTAI.

PENGARUH PELAYANAN KEPALA DESA/LURAH TERHADAP TINGKAT PERMOHONAN SERTIPIKAT TANAH DI WILAYAH KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN DATI II BONDOWOSO.

PEMETAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

STUDI TENTANG PENINGKATAN HARGA TANAH AKIBAT PERKEMBANGAN KOTA PURBALINGGA DI KABUPATEN DAERAH TK.II PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MINAT MASYARAKAT UNTUK MEMOHON HAK ATAS TANAH DI DESA GUDO WILAYAH KECAMATAN GUDO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN.

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KAB.KLATEN PROV. JAWA TENGAH