PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: hing
KATA KUNCI: hing
 | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KONSOLIDASI TANAH DI KAWASAN MOTANDOI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - konsolidasi tanah,relokasi,permukiman kumuh,persepsi |
| AKSES REFORM KABUPATEN BOGOR I: BELAJAR DARI PENGALAMAN DESA BOJONG MURNI, KECAMATAN CIAWI SKRIPSI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Ases Reform,Keberhasilan KTH Sadar Tani Muda |
| RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI ARSIP PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi,Arsip Pertanahan,PIECES Framework |
| UJI AKURASI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KW 1, KW 2 DAN KW 3 DI DESA DAMARAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 |
| PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH ADAT KABUPATEN BIAK NUMFOR (STUDI KASUS : DESA URFU DAN DESA SANUMI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redetribusi Tanah,Tanah Adat,Pimpinan Adat,Kabupaten Biak Numfor |
| KESESUAIAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Ruang Terbuka Hijau Publik,Fasilitas Umum,Ganti Kerugian,Kesesuaian,Kesepa |
| PROYEKSI PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA KEDIRI TAHUN 2034 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penggunaan lahan,Proyeksi,MOLUSCE |
| DAMPAK REVISI RTRW TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTRW alih fangsi lahan,pertanian |
| IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA DI DESA NGAWEN KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Wakaf,Pengadaan Tanah,Ganti Rugi |
| MEKANISME. PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL TANPA PENETAPAN LOKASI PASCA PEMBANGUNAN SALURAN PENGALIILAN ALUR SUNGAI ANAK KALI KEBO DI KELURAHAN MOJOSONGO, KECAMATAN JEBRES, KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekanisme,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah Skala Kecil,Tanpa Penetapan Lokasi |
| PENGARUH ELEMEN STRUKTUR SPASIAL TERHADAP NILAI TANAH DI WILAYAH PERI URBAN BARAT KOTA SURAKARTA (Studi: Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Struktur Sposial,Nilai Tanah,Wilayah Peri Urbun |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kantor Pertanahan,Kepuasan Masyarakat,Layanan Elektronik,Sertipikat Elektronik,Indeks Kepuasan Masyarakat |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Persepsi,Sertipikat Elektronik |
| ANALISIS KUALITAS CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI PLELADES SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS DESA JAMBAKAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - CSRST Pleiades,Penetapan batas desa,CEVW |
| PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN KOTA LENGKAP UNTUK PEMBARUAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA, KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Pertanahan,Pajak Bumi dan Bangunan,Integrasi Spasial |
| POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI SEBAGIAN WILAYAH KALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - minat masyarakat,pendaftaran tanah,hak milik |
| ANALISIS NILAI TANAH BERDASARKAN ZONA NILAI TANAH, NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN HARGA TRANSAKSI DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Nilai TanahZona Nilai Tanah,ZNT,Nilai Jual Objek Pajak,NJOP,Harga Transaksi,Disparitas |
