Proseding Seminar Nasional Kebijakan Pertanahan Dalam Pertanahan Dalam Penataan Hak Guba Usaha Untuk Sebesar Besar Kemakmuran Rakyar

Peningkatan Kinerja Pengendalian Alihguna Sawah Irigasi Teknik Untuk Pembangunan Non Pertanian Di Kabupaten Magelang Hasil penelitian

Hukum dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik dan Pemilu

Membangun Pribadi Berbudi Pekerti

Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan

OTOMASI MANAJEMEN PETA UNTUK IDENTIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL DI KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Pemberian Hak Milik dan kesejahteraan petani penerima Tanah EX.HGU PT Perkebunan X di Kec.Jenggawah Kab.Jember Prop.Jawa Timur

Kebijakan Pemberian HGU & Pengendalianya Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat & Keberlanjutan Ekologis.

SENGKETA TANAH HGU PT TJIPENDAWA KAURIPAN DENGAN MASYARAKAT DESA CEMBOR KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

Radikalisme Masa Petani Orde Baru

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

GERAKAN KESETARAAN GENDER - Menghancurkan Peradaban

Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 1996 - (Tindak Lanjut Dari Peraturan Pertanahan dan Perumahan

Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibnas - Dilengkapi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

TRANSFORMASI KOORDINAT PETA HAK GUNA USAHA DARI SISTEM LOKAL KE SISTEM NASIONAL (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Penyelesaian Status Hak Guna Usaha PT. Prama Nugraha Atas Pemberian Kuasa Pertambangan Kepada PT. Aneka Tambang TBK. Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT