HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN SUMBER KONFLIK PERTANAHAN

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA EDISI REVISI

TATA RUANG BERBASIS PADA KESESUAIAN LAHAN

EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH BEKAS HGU MELALUI REFORMA AGRARIA (Studi di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar)

PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten)

PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA (TCUN) YANG BERASAL DARI TANAH TELANTAR PT. WANAPOTENSI GUNA OLEH BANK TANAH (Studi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan)

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

BUKU PEGANGAN STUDI AGRARIA KRITIS

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAN (HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN

PENATAAN PERKAMPUNGAN DI ATAS TANAH BERKAS HAK GUNA USAHA DI DESA MAIBO KECAMATAN AIMAS KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT

SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN MASYARAKAT DENGAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DENGAN EKS KARYAWAN DAN MASYARAKAT DI DESA PUNCU, KECAMATAN PUNCU, KABUPATEN KEDIRI

ANALISIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBELUM DI TERBITKAN HAK PENGELOLAAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM

DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI II TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN

ETIKA PELAYANAN PUBLIK SEBUAH PENGANTAR

LANDASAN ETIKA PROFESI

Kejahatan di Bidang Perpajakan

Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis