KAJIAN MEKANISME FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA (Studi Kasus Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur)

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

UJI KETELITIAN PETA GARIS HASIL PEMETAAN FOTOGRAMETRIS UNTUK PEMBUATAN SURAT UKUR

STUDI PERBANDINGAN KETELITIAN HASIL PENGUKURAN JARAK LANGSUNG DAN JARAK OPTIS PADA VARIASI KEMIRINGAN MEDAN DAN JARAK

FVALUASI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUII KONVERSI Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

TINJAUAN PELAKSANAAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP TANAH BEKAS PENAMBANGAN BAUKSIT Dl KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kebijakan Pemberian HGU & Pengendalianya Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat & Keberlanjutan Ekologis.

Traditional Decision Making and Law (Institutions and Processes In An Indonesian Context)

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 Dl KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

STUDI KASUS PENIYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN CILAOAP PROVINSI JAWA TENGAH

Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan : Buku IV

Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan : Buku III

Contoh Akta Notaris dan Akta di bawah Tangan :Buku II Bagian I

Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan :Buku VI

Contoh Akta Notaris dan Akta di bawah Tangan: Buku VII

Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan : Buku VIII

Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan : Buku IX

Weather & climate

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI